Foto : ist
Tuesday, February 4, 2025
Sambut Bulan K3, Pertamina Drilling Gelar Donor Darah
Thursday, January 30, 2025
Isi Khotbah Jumat di Tangerang, Menteri Nusron Sampaikan Pesan Penting tentang Kaidah Ajaran Agama Islam dalam Mengelola Tanah
foto : ist
Kabupaten Tangerang, Muarasumsel.com – Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron
Wahid, menyampaikan pesan penting mengenai kaidah ajaran agama Islam dalam
mengelola tanah sebagai anugerah dari Allah SWT. Nasihat tersebut disampaikan
oleh Menteri Nusron saat mengisi khotbah Jumat di Masjid Agung Abdul Mu'in,
Desa Kalibaru Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada (24/01/2025).
Menteri Nusron mengawali khotbah dengan mengingatkan bahwa salah satu amanah
besar yang Allah SWT berikan kepada umat manusia adalah menjadi khalifah di
muka bumi. "Keberadaan tanah di bumi yang kita duduki ini tidak hanya
memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai religius yang besar," jelasnya.
Nusron Wahid, yang pernah menjadi pengurus masjid di Universitas Indonesia
(UI), juga mengingatkan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan tanah dengan
segala potensinya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. "Karena
itu, kita diwajibkan untuk mengelola tanah dan bumi ini dengan bijak, sesuai
kapasitas kita sebagai khalifatullah fi al-ardl," paparnya.
Dalam Islam, lanjutnya, Allah SWT memberikan manusia hak untuk memanfaatkan harta,
termasuk tanah, sesuai dengan keinginannya, selama tidak bertentangan dengan
aturan syariat. Hak kepemilikan ini dilindungi dalam hukum Islam melalui
prinsip hifzhu al-mal, yaitu menjaga harta sebagai salah satu tujuan utama
syariat atau maqashidus syariah yang mencakup lima perlindungan pokok (al-kulliyatul
khams).
"Tanah sebagai sumber kehidupan memiliki posisi yang mulia dalam Islam.
Tidak hanya sebagai aset properti, tanah juga merupakan amanah dari Allah SWT
yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab," lanjut
Menteri Nusron.
Ia mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai fenomena
penyerobotan tanah, perebutan hak waris yang tidak adil, bahkan manipulasi
hukum untuk mengambil tanah orang lain secara batil. Perilaku seperti ini,
lanjut Nusron, tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mendatangkan
kerusakan di masyarakat dan mengundang murka Allah SWT.
"Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki, termasuk tanah, harus
diperoleh dengan cara yang halal dan sah menurut syariat. Harta yang diperoleh
dengan cara batil, termasuk tanah, tidak akan mendatangkan keberkahan, bahkan
akan menjadi penyebab kehancuran bagi pemiliknya," tegas Nusron Wahid
dalam khotbahnya.
Nusron Wahid juga menyampaikan hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan betapa
bahayanya mengambil tanah milik orang lain. Melalui sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh Muslim, ia menerangkan bahwa mengambil tanah yang bukan hak
kita, termasuk juga praktik ghasab (perampasan), gharar (penipuan), sariqah (pencurian),
talbis (manipulasi), taghyir manar al-ardhi (mengubah tapal batas),
dan ghisysy (kecurangan) dalam kaitannya dengan tanah adalah termasuk
praktik mafia tanah. Ini merupakan bentuk kezaliman besar.
"Rasulullah SAW dengan tegas mengingatkan tentang bahaya perbuatan ini.
Orang yang menyerobot tanah atau memanfaatkan tanah orang lain tanpa izin,
mungkin di dunia merasa mendapat keuntungan, tetapi di akhirat kelak ia akan
menghadapi hisab yang berat," jelas Nusron Wahid.
Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa perbuatan merampas tanah orang
lain, atau tanah yang bukan haknya, dapat merusak hubungan sosial, menimbulkan
konflik berkepanjangan, dan menghilangkan keberkahan. "Dalam sebuah kitab Al-Mizan,
karya ulama besar Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, terdapat satu penegasan yang
sangat penting. Disebutkan di sana bahwa para imam besar telah sepakat (ijma')
atas keharaman ghasab, yakni perampasan atau mengambil hak orang lain secara
zalim. Bahkan lebih dari itu, para pelaku pengambilan hak orang ini digambarkan
sebagai orang yang berdosa besar," lanjutnya.
Pada bagian akhir khotbahnya, Nusron Wahid mengajak seluruh masyarakat untuk
bersama-sama merenungkan betapa besar tanggung jawab kita dalam menjaga hak
atas tanah. "Tanah bukan hanya tentang hak milik secara hukum, tetapi juga
mencerminkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dengan menjaga tanah dan hak milik
orang lain, kita tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia,
tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah SWT yang telah memberikan kita amanah
tersebut," jelasnya.
Sebagai informasi, kunjungan Menteri Nusron ke Kabupaten Tangerang kali ini
dilakukan dalam rangka pengecekan langsung lokasi pagar laut di Desa Kohod,
dalam proses pembatalan sertipikat.(ril)
Kementerian ATR/BPN Respons Pengaduan Masyarakat dalam RDP dan RDPU Komisi II DPR RI
foto : ist
Jakarta, Muarasumsel.com - Jajaran Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di
Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kamis (23/01/2025). Rapat ini bertujuan untuk
merespons pengaduan terkait persoalan pertanahan yang dialami masyarakat.
Sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan pertanahan tersebut, Direktur
Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi,
menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tengah fokus membenahi sistem
dan sumber daya manusia (SDM). "Saya berpikir, bahwa sistem dan SDM yang
bagus akan menjadi penghalang bagi mafia tanah untuk bermain," terang
Asnaedi.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kepada
seluruh jajaran untuk terus memberikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah
kepada masyarakat, serta diimbangi dengan SDM yang kompeten. "Saat ini,
kita terus berproses, termasuk dalam memberikan pelayanan," jelas Dirjen
PHPT.
Tidak hanya memperbaiki sistem dan SDM, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP), Iljas Tedjo Prijoni, mengatakan bahwa
Kementerian ATR/BPN juga terus membangun kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum
(APH) guna memberantas mafia tanah. "Mafia tanah ini memang sudah
terstruktur, masif, dan terorganisir, yang melibatkan berbagai elemen, dan
arahnya adalah penegakan hukum," ucapnya.
Ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan rapat, M. Rifqinizamy
Karsayuda, bahwa RDPU ini merupakan sarana untuk mencari solusi atas persoalan
pertanahan dan tata ruang yang semakin sering diperbincangkan oleh publik.
"Jika sering diperbincangkan oleh publik, itu bisa berarti dua hal,
semakin banyak persoalan yang kita selesaikan atau semakin peduli publik
terhadap persoalan ini," ucapnya mengakhiri rapat.
Untuk itu, M. Rifqinizamy Karsayuda dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI hadir
berharap bahwa melalui RDP dan RDPU ini, pengaduan masyarakat terkait persoalan
pertanahan bisa segera mendapatkan jalan tengah untuk diselesaikan.
Hadir dalam rapat, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Reska Oktoberia dan
Sesditjen PHPT, Shamy Ardian beserta jajaran. Turut hadir secara langsung dan
daring, sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia. (ril)
Kementerian ATR/BPN Tangani Pembatalan Sejumlah Sertipikat Konflik Pagar Laut, Kepala Biro Humas: Hasil Terang Benderang dan Tidak Menyisakan Permasalahan Hukum
foto : ist
Jakarta,
Muarasumsel.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
masih terus melakukan proses penyelesaian terkait temuan sejumlah sertipikat
Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi polemik
pada pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan
peninjauan ulang menuju pembatalan bagi sertipikat yang terdeteksi berada di
luar garis pantai ini tengah diproses oleh Kementerian ATR/BPN.
“Kementerian ATR/BPN saat ini, tengah melakukan (pemeriksaan) baik fisik maupun
yuridis. Kita tunggu saja hasilnya semua harus terang benderang, semua harus
cepat tapi harus precise juga karena proses pembatalan itu tidak boleh
menyisakan permasalahan hukum di kemudian hari,” jelas Kepala Biro Humas,
Harison Mocodompis pada Talkshow yang bertajuk Alangkah Lucunya Pagar Laut Ini
dalam program Kontroversi oleh Metro TV yang tayang secara langsung pada Kamis
Malam (23/01/2025).
Terkait proses tindak lanjut untuk pembatalan ini, Harison Mocodompis berujar
bahwa ini merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN. “Kementerian ATR/BPN
sebagai sebuah lembaga tata usaha negara, menganut asas contrarius actus, dia
mengeluarkan produk sesuai kewenangannya. Apabila menemukan hal-hal yang tidak
sesuai prosedur maka juga bisa membatalkannya, itu yang sudah dan sedang
dilakukan,” ungkapnya.
Terkait indikasi jumlah sertipikat yang akan dibatalkan, Harison Mocodompis
mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan proses identifikasi.
Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan koordinasi
data fisik dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pengampu data peta.
“Kita liat dari garis batas pantai itu, dari total 280 sertipikat itu, mana
yang kena di luar garis batas pantai dan mana yang di dalam. Kalau itu sudah
telak di luar kan enak nih melakukan proses pembatalannya. Untuk yang di dalam
garis pantai ini kita teliti lagi, proses itu sedang berjalan. Belum ada
angkanya, masih menunggu untuk diagregasi,” ungkap Kepala Biro Humas.
Selain proses penanganan penyelesaian sertipikat, Harison Mocodompis juga
mengaku bahwa Kementerian ATR/BPN juga tengah merumuskan terkait pihak-pihak
yang terlibat dalam kasus ini. “Termasuk dengan orang-orang di dalam yang
terlibat, saat ini dilakukan penelitian oleh APIP (Aparatur Pengawas Internal
Pemerintah). Apapun perannya, apa kesalahannya, itu semua akan ada
konsekuensinya dan itu sedang dijalankan,” pungkasnya. (ril)
Friday, January 24, 2025
Hasil Penelitian Temukan Sertipikat Berada di Luar Garis Pantai, Kementerian ATR/BPN Akan Lakukan Proses Pembatalan
Foto : ist
Jakarta, Muarasumsel.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus menginvestigasi permasalahan di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dari hasil penelusuran sementara, ditemukan sejumlah sertipikat yang berada di luar garis pantai. Terhadap sertipikat tersebut, Kementerian ATR/BPN akan melakukan tinjauan ulang untuk pencabutan.
"Secara faktual pada kondisi saat ini terdapat sertipikat yang berada di bawah laut. Setelah kami teliti dan cocokkan dengan data spasial, peta garis pantai, serta dokumen lainnya, ditemukan bahwa beberapa sertipikat berada di luar garis pantai," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, seusai meninjau pencabutan pagar laut di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/01/2025).
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Nusron telah mengungkapkan terdapat 280 sertipikat ditemukan di kawasan pagar laut yang berada di Desa Kohod. Sertipikat tersebut terdiri dari 263 Sertipikat Hak Guna Bangunan dan 17 Sertipikat Hak Milik.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pencabutan sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tanpa perintah pengadilan jika terjadi cacat administrasi dan belum mencapai usia lima tahun sejak diterbitkan. "Karena sebagian besar sertipikat ini terbit pada tahun 2022–2023, maka syarat cukup untuk pembatalan terpenuhi," tegasnya.
Menteri Nusron juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi Bhumi ATR/BPN. Aplikasi tersebut, menurutnya selain bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang, juga dapat menjadi ruang transparansi kepada publik untuk mengawasi kinerja Kementerian ATR/BPN.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengapresiasi kinerja seluruh pihak terkait dalam menangani polemik yang terjadi di perairan utara Pulau Jawa. Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Titiek Soeharto, juga menyampaikan harapan agar polemik ini dapat segera diselesaikan.
Pada kegiatan ini, seluruh pimpinan yang hadir menggunakan kendaraan LVT untuk meninjau secara langsung proses pencabutan pagar bambu yang tertancap di perairan Tanjung Pasir. Proses ini dilakukan oleh pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Bakamla, dan nelayan setempat.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten beserta jajaran. (*)
Berikan Pengarahan Secara Langsung kepada Kakanwil yang Baru Dilantik, Menteri Nusron Tekankan Penguatan Sinergi dan Penerapan Manajemen Risiko
Muarasumsel.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan memberikan pengarahan secara langsung kepada 15 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang baru dilantik. Pengarahan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri pada Senin (20/05/2025) ini, dilangsungkan usai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam pengarahannya, Menteri Nusron meminta kepada Kakanwil BPN Provinsi yang baru dilantik untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum (APH) di wilayah masing-masing. Ia juga meminta para Kakanwil untuk melakukan pembinaan dengan baik ke jajaran Kantor Pertanahan, utamanya terkait peningkatan sistem dan sumber daya manusia.
Secara khusus Menteri Nusron menekankan agar jajarannya menerapkan manajemen risiko dalam mengambil kebijakan di daerah. "Hal ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai potensi masalah yang dapat muncul terkait pengelolaan tanah, dengan tujuan untuk memastikan kepastian hukum, mencegah konflik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ungkapnya. (*)
Wednesday, January 22, 2025
PERTAMINA DRILLING DAN BADAK LNG JALIN KERJA SAMA CANGGIH, TERAPKAN SISTEM GAS ONLINE TERINTEGRASI
Foto : ist
JAKARTA, Muarasumsel.com - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling), resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Badak Natural Gas Liquefaction (Badak LNG). Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam industri gas bumi. MoU berlangsung di Kantor Pusat Badak NGL beberapa hari lalu.
Monday, January 20, 2025
Tinjau PELATARAN di Kantah Kota Malang, Wamen Ossy Ingatkan Kewajiban Seluruh Jajaran untuk Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
foto : ist
Kota Malang, Muarasumsel.com - Wakil Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN),
Ossy Dermawan meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang
berlangsung di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang, pada Minggu
(19/01/2025). Di tengah peninjauan tersebut, ia menekankan kepada seluruh
jajaran terkait kewajiban untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
“Bapak, Ibu, memang tidak mudah menyelesaikan permasalah tanah. Terlebih yang
kita urus bukan tanahnya kita tapi tanahnya masyarakat. Tapi kewajiban kita
untuk membantu masyarakat dan memberi pelayanan terbaik dalam tusi (tugas dan
fungsi, red) dan kewenangan yang kita miliki,” terang Ossy Dermawan.
Dalam memenuhi kewajiban tersebut, Wamen Ossy melanjutkan bahwa kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan semakin hari semakin tinggi. Terlebih, masyarakat
juga ingin pelayanan yang mereka terima harus semakin mudah dan cepat. Sehingga
seluruh jajaran, khususnya di Kantah Kota Malang wajib meningkatkan mutu
pelayanannya.
“Tapi perlu diperhatikan, bahwa dalam memenuhi kewajiban itu, tidak boleh juga
asal-asal ya Bapak, Ibu. Tidak hanya lebih cepat, tapi juga juga harus teliti.
Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan ke depannya,” tegas Ossy Dermawan.
Usai meninjau PELATARAN, Wamen Ossy ditemani Kepala Kantah Kota Malang, Kresna
Fitriansyah juga meninjau hampir seluruh ruangan yang ada di Kantah Kota
Malang. Ia juga menyapa seluruh pegawai yang ada di ruangan. “Selamat bekerja,
harus lebih semangat lagi. Tahun 2025 ini, mari tingkatkan kualitas pelayanan
kita,” ucap Ossy Demawan mengakhiri peninjauannya di Kantah Kota Malang.
Turut mendampingi Wamen Ossy dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Reforma
Agraria, Reska Oktoberia dan Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good
Governance, Ajie Arifuddin. Turut hadir dalam peninjauan, sejumlah Kepala
Kantah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.(*)
Ditunjuk sebagai Waka Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri Nusron Siap Sukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto
foto : ist
Jakarta, Muarasumsel.com - Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ditunjuk sebagai
Wakil Ketua (Waka) Bidang Penyediaan Lahan dalam Satuan Tugas (Satgas)
Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional oleh Presiden Prabowo
Subianto. Bicara kapasitasnya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sekaligus Waka
Satgas, Menteri Nusron bicara pihaknya mendukung secara penuh hilirisasi dan
ketahanan energi.
“Rapatnya (Rapat Satgas) akan mulai besok, besok pagi (Jumat, 17/01/2025),
terlebih hilirisasi ini kan bagian dari program prioritas dan Asta Cita Bapak
Presiden Prabowo Subianto. Kita harus support hilirisasi. Apalagi hilirisasi di
sektor energi. Jadi ini double prioritas,” ujar Menteri Nusron di hadapan awak
media saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis (16/01/2025).
Penunjukkan Menteri Nusron secara resmi tertuang dalam Keputusan Presiden atau
Keppres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan
Ketahanan Energi Nasional. Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Kepres
tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional itu
pada Jumat, 3 Januari 2025 di Jakarta.
Terkait perannya dalam Satgas, Menteri Nusron berkata bahwa pihaknya merumuskan
beberapa hal yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, beberapa di antaranya
adalah informasi tanah, penyediaan tanah, azas dimensi tata ruang, serta
mempercepat proses-proses perizinan yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
“Jadi prioritas pertama adalah energi, prioritas kedua adalah hilirisasi. Kita
merumuskan apa saja yang menjadi kewenangan kita seperti empat hal tersebut.
Kalau melihat kata kuncinya, masalah hilirisasi ini adalah percepatan.
Percepatan ini supaya ada hasil dan sebagainya,” pungkas Menteri Nusron. (*)
Mengenai Pagar Laut, Ini Tanggapan Menteri Nusron
foto : ist
Jakarta, Muarasumsel.com – Isu terkait pagar laut
belakangan menjadi perbincangan hangat. Sejumlah awak media kerap melontarkan
pertanyaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) mengenai hal tersebut. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid,
memberikan tanggapannya terkait isu ini.
"Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat,
tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi
kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami,"
ujar Nusron Wahid kepada media, Rabu (15/01/2025).
Menteri Nusron menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan atau informasi
resmi terkait masalah tersebut yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Selama
area yang dimaksud masih berupa lautan, pihaknya tidak akan melakukan
intervensi apa pun.
"Mungkin yang Bapak-Bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun,
hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya dapat
bertindak atas dasar legal standing. Jadi, selama belum ada dasar hukum yang
jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa," tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan antara Menteri ATR/Kepala BPN
dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Pertemuan tersebut membahas
hubungan antara pendaftaran tanah dan hak asasi manusia (HAM).
Hadir pula dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah, Asnaedi, serta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo. (*)
Pertamina Drilling Menutup Tahun 2024 Dengan Kinerja Gemilang
foto: ist
PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) bagian dari Subholding Upstream Pertamina menutup tahun 2024 dengan kinerja gemilang.
Menutup tahun 2024 Pertamina Drilling berhasil meningkatkan produktivitas sebesar 75,06%, pencapaian tertinggi sejak perusahaan berdiri, dan mencatat Non-Productive Time (NPT) atau tingkat kerusakan peralatan sebesar 0,91%, lebih baik dari threshold 1,47%, ini merupakan pencapaian terbaik untuk industri pengeboran di dunia, dimana Industri pengeboran sangat bergantung pada teknologi dan sering menghadapi tantangan terkait kerusakan peralatan.
Pencapaian kinerja HSSE juga mencatat Total Recordable Incident Rate (TRIR) tahun 2024 sebesar 0,18 dibawah threshold sebesar 0,20, ini juga merupakan pencapaian TRIR terbaik sepanjang sejarah berdirinya PDSI sejak tahun 2008. Catatan positif ini sangat penting untuk PDSI yang mempunyai Visi menjadi Perusahaan Penyedia Jasa Pengeboran Dan Energy Services Kelas Dunia, dapat menunjukkan kinerja HSSE Excellent dan Good Services Delivery.
Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita menyampaikan, “Selama tahun 2024, Pertamina Drilling telah menyelesaikan berbagai proyek pengeboran penting, diantaranya Pertamina Drilling untuk pertama kalinya mengoperasikan Jack Up Rig di PHE OSES dengan skema Strategic Aliances dengan ADES, salah satu perusahaan terbesar penyedia jasa Jack Up Rig di seluruh dunia”.
Project Integrated Drilling, Engineering, Supervisory and Services (IDESS) merupakan kontrak terpanjang yang dimilki Pertamina Drilling, yaitu 8 tahun dengan nilai kontrak sebesar IDR 9 Trilun. Dengan mengoperasikan 4 rig kapasitas 550 HP dan 2 rig kapasitas 750 HP yang didedikasikan untuk mengerjakan lebih dari 600 sumur, sejak mulai tajak bulan Mei 2024 di Wilayah Kerja (WK) Rokan dengan produksi mencapai lebih dari 1.000 barel minyak per hari (BOPD) pada Sumur PN-066.
Pertamina Drilling juga mendapat kepercayaan ikut membantu menyelesaikan 2 pilot Sumur MNK yaitu Sumur GULAMO-DET1 dan KELOK-DET1 milik Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang telah terbukti memberikan hasil minyak bumi pertama dari Lapangan Shale oil di Indonesia, yang merupakan salah satu inovasi dalam diversifikasi sumber energi di Indonesia. Project lain juga telah diselesaikan Pertamina Drilling yaitu Project Integrated Drilling Services Jambi Merang dan PHE OKRT di periode 2024.
Keberhasilan Eksekusi Project Drilling Non-Captive yaitu proyek pengeboran non-captive berhasil dieksekusi di Mobil Exxon Cepu menggunakan Walking Rig, untuk project Banyu Urip Infill Clastic (BUIC). Hingga akhir tahun 2024, telah diselesaikan satu sumur dan 5 sumur lainnnya sedang dalam progress dilakukan pengeboran dengan Batch Drilling, dimana produksi sumur Perdananya (B13) berhasil dengan produksi awal sekitar 13,500 BOPD.
Avep menambahkan, “Kinerja keuangan Pertamina Drilling merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya, tahun 2024 Pertamina Drilling membukukan prognosa pendapatan sebesar USD 443,54 Juta atau 104,7% terhadap realisasi tahun 2023”.
Keberhasilan Pertamina Drilling di tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor penting, meliputi pengelolaan operasional yang efisien. Pertamina Drilling mampu mencatatkan Non-Productive Time (NPT) sebesar 0,93%, lebih rendah dari threshold 1,47%, yang menunjukkan efisiensi dalam operasional pengeboran. Dan penggunaan teknologi modern serta inovasi seperti rig fast-moving dengan kemampuan tinggi, seperti Rig PDSI #51.2 yang berhasil menghasilkan produksi signifikan di Wilayah Kerja Rokan.
“Komitmen terhadap keselamatan kerja terus dijaga Pertamina Drilling dengan mencatat lebih dari 93.000.000 lebih jam kerja tanpa insiden (Safe Man Hours) dengan pencapaian kinerja Total Recordable Incident Rate (TRIR) tahun 2024 sebesar 0,18 dibawah threshold sebesar 0,20, hal ini mencerminkan komitmen terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menunjukkan efektivitas sistem manajemen keselamatan yang diterapkan oleh Pertamina Drilling sangat baik, dengan program keselamatan “SALAM LIMA JARI” yang disikronasikan dengan Budaya BUMN “AKHLAK” menuju budaya HSSE Generative,” sambung Avep.
Memiliki sumber daya manusia berkualitas dengan keterampilan dan komitmen tim operasional Pertamina Drilling menjadi kunci utama dalam mencapai target produksi. Pelatihan berkelanjutan dan pengelolaan tenaga kerja yang efektif berkontribusi terhadap pencapaian ini.
Kolaborasi dengan Mitra Strategis juga dilakoni melalui project IDESS, Pertamina Drilling bekerjasama dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan entitas lain dalam Subholding Upstream Pertamina memastikan Integrasi dan Sinergi ONE PERTAMINA dalam mendukung target produksi minyak nasional.
Penghargaan dan Motivasi Eksternal diraih Pertamina Drilling selama 2024 diantaranya Penghargaan Siddhakarya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas produktivitas memberikan dorongan bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan mempertahankan kinerja tinggi. Dan Penghargaan International, IADC Award Best Incident Rate, Years Recordable Free Onshore Rig Company di Regional Asia untuk Rig PDSI 23.1 dan Rig PDSI 04.3 makin memberikan semangat untuk meningkatkan budaya keselamatan di seluruh Rig PDSI.
Dukungan Infrastruktur dan Investasi berperan penting dalam keberhasilan Pertamina Drilling dalam mengelola 49 unit rig dengan produktivitas tinggi, yang mencerminkan investasi besar dalam teknologi dan infrastruktur untuk menunjang keberlanjutan operasional.
2024, Pertamina Drilling mencatatkan perkembangan signifikan pada proyek-proyek yang sedang dan akan dijalankan, baik di dalam maupun luar negeri, yang didukung oleh inovasi teknologi dan penguatan sumber daya manusia.
Untuk Proyek di dalam negeri Pertamina Drilling mendukung kegiatan pengeboran di Blok Rokan dengan rig berkapasitas 550 HP dan 750 HP yang dirancang untuk pengeboran sumur dangkal. Rig ini didesain agar mudah berpindah antar sumur, mengoptimalkan durasi operasional di lapangan tersebut. Teknologi ini sesuai dengan kebutuhan lapangan Rokan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi dalam pengeboran sumur.
Melalui Indonesia Drilling Training Center (IDTC) di Indramayu, Pertamina Drilling memberikan pelatihan kepada tenaga kerja nasional dan internasional, termasuk dari Tanzania, Namibia dan Timor Leste. Tahun 2024, 16 lulusan program DWET (Drilling Well Engineer Trainee) PDSI telah berhasil dihasilkan dari IDTC, dan sekitar 33 DWET program berikutnya masih berjalan. IDTC bertujuan menjadi pusat pelatihan unggulan untuk SDM industri migas di masa depan, sejalan dengan strategi jangka panjang Pertamina Drilling untuk mengoptimalkan potensi industri domestic.
Sedangkan untuk Proyek di Luar Negeri Pertamina Drilling aktif memperluas layanan ke pasar internasional. Proyek Middle East menjadi salah satu fokus, dengan implementasi rig berteknologi Cyber Walking Rig, yang memungkinkan operasi pengeboran lebih efisien hingga 30% dalam batch drilling. Rig ini juga memperkuat posisi Pertamina Drilling di kawasan Timur Tengah, yang merupakan pasar strategis untuk pengembangan jasa pengeboran global.
Beberapa proyek Internasional tahun 2024 telah diselesaikan, antara lain Proyek Uzma Malaysia, proyek Timor Gap Resources, penandatanganan MoU kerjasma sinergi antara PIEP, Pertamina Drilling dan Elnusa untuk proyek-proyek overseas. Dan Menempatkan Tenaga Ahli Pemboran PDSI di Timor Leste untuk membantu persiapan proyek pengeboran dari Timor Gap Resources.
Dalam penutupnya, Avep berharap, “Secara keseluruhan, harapannya adalah Pertamina Drilling dapat menjadi pemimpin dalam jasa pengeboran hulu migas, baik secara nasional maupun internasional, sambil terus mendukung kemandirian energi Indonesia”.(ril)